Tempat Media - Sahabat TM yang dihormati, perlu banyak belajar dari alam tempat kita diami seperti sekarang ini. Bentuk pembelajaran akan keberadaan alam ini adalah dengan menjaga dan memelihara kelestariannya. Mengingat dampak dan akibat perlakuan dari beberapa oknum yang memandang sepihak keberadaan alam ini dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan dirinya sendiri, sehingga ia dengan seenaknya merambah dan merusak hutan. Salah satu aktifitas mereka yang berdampak pada alam adalah dengan melakukan Illegal Logging.
Illegal Logging yang kita tahu sebagai aktifitas perambahan hutan secara tidak teratur, tidak mempertimbangkan dampak lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan hutan yang berdampak pada terjadinya banjir, tanah longsor, gunung meletus dan masih banyak lagi dampak dan kerugian lainnya. Aktifitas semacam ini perlu mendapatkan perhatian berupa pengawasan khusus oleh pihak-pihak terkait demi menjaga dan melestarikan keberadaan hutan yang merupakan Paru-Paru bagi bumi tempat kehidupan kita ini.
Mengingat pentingnya upaya penjagaan dan pelestarian hutan (alam) ini, maka pada kesempatan ini TM menyajikan Makalah terkait dengan pembahasan yang dimaksud yaitu Makalah Tentang Illegal Logging. Di samping mengingatkan publik akan bahaya Illegal loging, lebih khusus makalah ini TM peruntukkan pada adik-adik yang sedang mencari tugas dari guru di sekolahnya.
Semoga Bermanfaat!@
***
Makalah Tentang Illegal Logging
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Indonesia
merupakan Negara agraris, yang mana terdiri dari daratan dan perairan yang
luas. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan.
Indonesia dari dulu terkenal merupakan daerah yang subur (daratan). Banyak
sekali daerah daratan daripada negara kita ini yang dimanfaatkan sebagai daerah
pertanian dan juga perkebunan, hal ini karena daratan indonesia terkenal subur
sehingga baik untuk dikembangkannya sektor tersebut. Namun semakin hari keadaan
negeri kita semakin banyak mengalami perubahan. Seiring dengan perkembangan
teknologi industri, banyak lahan-lahan pertanian dan perkebuanan yang subur
dibangun diatasnya pabrik-pabrik industri dan juga perkotaan. Perkembangan
zaman juga diikuti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang mendiami
negeri kita tercinta ini. Akibatnya, lahan pertanian dan perkebunan pun semakin
sempait, yang mana dikarenakan adanya pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan
sandang pangan dan papan kita. Selain itu juga banyaknya lahan-lahan yang mulai
tercemar dengan limbah dan tingginya kandungan bahan-bahan kimia yang ada di
dalam tanah kita. Banyak sekali lahan-lahan perkebunan yang dulunya masih hijau
bisa dikatakan vegetasi yang ada masih cukup sekarang menjadi daerah yang
kering dan gundul. Ini semua tidak lepas dari tindakan manusia itu sendiri yang
kurang bertanggung jawab. Pada dasarnya semua yang kita lakukan akan kembali
kepada kita semua kelak. Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, sudah pasti
menjadi penyebab mengapa banyak sekali terjadi bencana alam seperti halnya
lonsor, banjir, dll. Penebangan hutan yang tidak mengikuti prosedur tebang
pilih menjadi hal yang paling mendasar yang menyebabkan daerah hutan kita yang
seharusnya lebat dengan pepohonan menjadi kering kerontang. Dari hal tersebut,
banyak sekali yang merasakan danpaknya baik secara langsung maupun tidak.
Banyak hewan-hewan yang turun ke daerah pemukiman penduduk, hal ini karena
mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal yang cocok untuk diri mereka. Mereka
juga kekurangan makanan, sehingga banyak dari mereka yang menyerang pertanian
kita. Jika kita sadar, manusia sering dirugikan karena akibat ulahnya sendiri.
Tidah hanya hewan yang dirugikan, namun di sini yang paling dirugikan adalah
alam semesta ini. Sehingga jangan heran jika banyak sekali benca banjir,
longsor, dll yang terjadi di daerah sekitar kita ini.
Krisis lingkungan hidup yang dihadapi
manusia modern merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang
“nir-etik”. Artinya, manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir
tanpa peduli pada peran etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis
ekologis yang dihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis
moral. Umat manusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti
norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannya
sendiri. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan ‘hati nurani.
Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah. Akibatnya
terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam seperti lenyapnya
sebagian spesies dari muka bumi, yang diikuti pula penurunan kualitas alam.
Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalah yang
mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Kiranya tidak salah jika manusia
dipandang sebagai kunci pokok dalam kelestarian maupun kerusakan lingkungan
hidup yang terjadi. Bahkan jika terjadi kerusakan dalam lingkungan hidup
tersebut, YB Mangunwijaya memandangnya sebagai oposisi atau konflik antara
manusia dan alam. Cara pandang dan sikap manusia terhadap lingkungan hidupnya
menyangkut mentalitas manusia itu sendiri yang mempertanyakan eksistensinya di
jaman modern ini dalam kaitannya dengan waktu, tujuan hidup, arti materi dan
yang ada ”di atas” materi. Dengan demikian masalah lingkungan hidup tak lain
adalah soal bagaimana mengembangkan falsafah hidup yang dapat mengatur dan
mengembangkan eksistensi manusia dalam hubungannya dengan alam. Isu-isu kerusakan
lingkungan menghadirkan persoalan etika yang rumit. Karena meskipun pada
dasarnya alam sendiri sudah diakui sungguh memiliki nilai dan berharga, tetapi
kenyataannya terus terjadi pencemaran dan perusakan. Keadaan
ini memunculkan banyak pertanyaan, perhatian kita pada isu
lingkungan ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana keterkaitan dan
relasi kita dengan generasi yang akan datang. Kita juga diajak berpikir kedepan. Kita akan menyadari bahwa relasi
kita dengan generasi akan datang, yang memang tidak bisa timbal balik.
Karenanya ada teori etika lingkungan yang secara khusus memberi bobot
pertimbangan pada kepentingan generasi mendatang dalam membahas isu lingkungan
ini. Para penganut utilitirianisme, secara khusus, memandang generasi yang akan
datang dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan sekarang. Apapun yang kita
lakukan pada alam akan mempengaruhi mereka. Pernyataan ini turut memunculkan beberapa
pandangan tentang etika lingkungan dalam pendekatannya terhadap alam dan
lingkungan.
B. Pokok Permasalahan
1
Apa dampak Illegal Logging?
2
Bagaimana kaitannya antara
Illegal Logging dengan etika lingkungan?
C. Tujuan dan
Manfaat
Sehubungan
dengan adanya suatu hal yang melatarbelakangi masalah, maka ada beberapa hal
yang menjadi tujuan dalam penyusunan makalah ini, yakni:
1.
Menjelaskan
Penegakkan hukum di indonesia
2.
Menyebutkan
Contoh Kasus Penegakan hukum di Indonesia
3.
Mengetahui dampak
Illegal Logging di Kalimantan.
4.
Mengetahui
kaitan
antara Illegal Logging dengan etika lingkungan.
D. Landasan
Teori
Penebangan liar atau disebut juga dengan illegal
logging.
Sedangkan pengertian Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi lebat oleh pepohonan dan
tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang
luas di dunia. Dalam definisi lain disebutkan bahwa hutan adalah bentuk
kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di
daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun daerah
beriklim dingin, di dataran rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di
benua besar.
1. Fungsi Hutan
a.
Sebagai penampung karbondioksida;
Dalam proses fotosintesis tumbuhan mengambil Karbondioksida (Co2) dari atmosfer
dikombinasi dengan air dan dibantu dengan energi cahaya memproduksi
materi organik.
b.
Habitat Hewan;
Hewan-hewan penghuni hutan seperti orang utan, harimau, singa, ular,
babi hutan, gajah, dan lainnya merupakan penghuni asli hutan. Habitat mereka di
hutan sehingga ketika hutan menjadi gundul hewan-hewan tersebut akan keluar
dari hutan dan mendatangi pemukiman penduduk desa, serta memangsa hewan dan
penduduk. Hal ini disebabkan karena rantai makan mereka terputus dan
menyebabkan hewan-hewan buas tersebut mencari makan di luar hutan.
c.
Modulator arus hidrologika
Hutan sebagai penyeimbang arus hidrologika, sebagai tempat penyerapan
air, penahan air sehingga menghindari erosi tanah.
d.
Pelestari tanah
Tanah-tanah yang dibiarkan gundul maka akan kehilangan fungsinya
sebagai tanah. Tanah akan kurang berfungsi, sehingga tanah akan menjadi tanah
yang tandu, serta
merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.
2. Penebangan Liar (Illegal Logging)
Pembalakan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan
kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Pembalakan
liar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang
membutuhkan. Pohon-pohon ditebang dengan seenaknya untuk keperluan pribadi dan
tanpa ijin, membuka hutan dan menguras habis isinya, dan tanpa menanam kembali
hutan untuk kelestarian selanjutnya.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Illegal
Logging
llegal
logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya
merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan
perundang-undangan manapun. Biasanya istilah ini mengacu untuk serangkaian
perbuatan pidana yang ada dalam Pasal 50 UU Kehutanan, mulai dari penebangan
ilegal, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut.
Namun demikian, Pasal 50 tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian
kejahatan. Kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana
pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga diatur terpisah dengan sanksi yang
berbeda pula. Penebangan liar misalnya diatur dalam huruf e Pasal 50: “menebang
pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak
atau izin dari pejabat yang berwenang;” Huruf h Pasal 50: “mengangkut,
menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan
surat keterangan sahnya hasil hutan;” huruf f Pasal 50: “menerima,
membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau
memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;”
Istilah
illegal logging tampaknya cenderung kepada masalah penebangan liar atau
penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal
logging. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka /
terang-terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan illegal
logging dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun
pada malam hari.
Dalam
istilah kehutanan, logging adalah suatu aktivitas atau kegiatanpenebangan kayu
di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun atas
nama perusahaan, berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah atau
instansi yang berwenang (kehutanan) sesuai dengan prosedur tata cara penebangan
yang diatur dalam peraturan perundangan kehutanan. Dengan demikian, logging
atau penebangan dapat dibenarkan sepanjang, mempunyai izin, mengikuti prosedur
penebangan yang benar berdasarkan aspek kelestarian lingkungan, dan mengikuti
prosedur pemanfaatan dan peredaran hasil hutan berdasarkan ketentuan yang
berlaku. (Keputusan Menteri Kehutanan No. 127/Kpts-II/2003 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan; sebagai pengganti Kep. Menteri Kehutanan No.
316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Kayu/Hasil Hutan).
Sebaliknya
ada peristilahan illegal logging yang merupakan antitesa dari istilah logging.
Illegal berarti tidak didasari dengan peraturan perundangan atau dasar hukum
positif yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan berkonotasi “liar” serta
mengandung konsekuensi melanggar hukum, karena mengambil atau memiliki sesuatu
milik pihak lain, yang bukan haknya. Kepada pelanggar atau pelaku dapat
dikenakan sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dan Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP). Dengan demikian ilog adalah
penebangan liar atau penebangan tanpa izin yang termasuk kejahatan ekonomi dan
lingkungan karena menimbulkan kerugian material bagi negara serta kerusakan
lingkungan/ekosistem hutan dan dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman
kurungan paling lama 10-15 tahun dan denda paling banyak Rp 5-10 miliar (UU No.
41 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78).
Masalah
ilegal logging akan semakin menjadi luas pengertiannya, manakala
dihubungkan dengan kegiatan yang disebut dengan “perambahan hutan”. Dalam
permasalahan kehutanan, kedua kegiatan tersebut (ilegal logging
dan perambahan hutan) disebut sebagai “penjarahan hutan”.
B. Akar
Masalah
Pada
dasarnya masalah ilegal logging tidak terlepas dari masalah kajian publik, yang
sebenarnya berintikan masalah kebijakan (policy problem),
sehingga pemecahan masalahnya (problem solving) juga harus
dimulai dengan kebijakan publik (public policy) itu sendiri.
Perlu kita kaji akar permasalahan ilegal loggging tersebut secara
saksama berdasarkan konsep kajian publik. Dari kajian ini kita bisa mengetahui
dan memahami bahwa akar permasalahan ilegal logging sebenarnya
adalah masalah kebijakan dan pemecahan masalah.
Masalah
kebijakan dalam menangani ilegal logging sangat kompleks, mencakup masalah
kebijakan internal (kehutanan) dan masalah kebijakan eksternal (di luar kehutanan).
Kedua sumber masalah ini berinteraksi satu sama lain. Akibatnya, hasil dari
keduanya membuat suatu vector permasalahan. Makin kuat vector permasalahan;
maka makin sulit pula ilog diatasi. Indikator tersebut tampak dari semakin
maraknya ilog, baik dalam skala nasional maupun regional atau provinsi,
sehingga apabila kondisi ini tidak segera diatasi dengan “komitmen” bersama,
maka dapat dipastikan “pintu gerbang” kehancuran hutan telah dekat dihadapan
kita. Tidak berlebihan kiranya apabila dalam waktu 10-20 tahun mendatang hutan
tropis/alam akan punah, sementara hutan tanaman belum menampakkan hasil yang
signifikan.
Untuk
mengetahui apa sebenarnya masalah kebijakan internal dan apa masalah kebijakan eksternal, perlu kita
identifikasi masalah kebijakan tersebut sebagai berikut:
1.
Menyangkut masalah kebijakan internal dimulai dengan
kelembagaan. Banyak lembaga kehutanan yang menangani hutan, lebih-lebih dengan
adanya era otonomi daerah mulai dari pemerintah pusat yaitu Departemen
Kehutanan dengan unit-unit pelaksana teknis (UPT)-nya di daerah, sampai tingkat
daerah (provinsi dan kabupaten/kotamadya) dengan unit pelaksana teknis daerah
(UPTD)-nya.
2.
Adanya lembaga atau instansi kehutanan ini tidak jelas tugas
pokok dan fungsinya masing-masing. Kadang terjadi tumpang tindih kewenangan,
serta dalam
operasional tidak jelas tata hubungan kerjanya. Dengan kata lain, tidak ada
platform atau satuan pandang yang sama satu sama lain mengenai sistem
pengelolaan hutan yang lestari, meskipun untuk itu telah ada banyak panduan
tentang bagaimana konsep sistem pengelolaan hutan lestari itu dari Departemen
Kehutanan.
Ironisnya,
kebijakan kelembagaan kehutanan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak
merupakan kebijakan yang saling mendukung, bahkan terkesan pusat (Departemen
Kehutanan) menjaga jarak dengan daerah dalam hal kewenangan, sehingga tidak
lagi terlihat arah pembangunan kehutanan yang jelas,Begitu kompleksnya masalah
ilog sehingga apa sebenarnya akar permasalahan hingga penanganan ilog menjadi
begitu sulit dan bahkan Departemen Kehutanan telah mengeluarkan 5 (lima)
kebijakan pokok, di mana masalah pemberantasan penebangan liar atau illegal
logging menjadi kebijakan pokok yang pertama, di samping kebijakan pokok yang
lain, yaitu penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan,
rehabilitasi dan konservasi alam, dan desentralisasi sektor kehutanan (Kep.
Menhut. no. 7501/ Kpts-II/2002).
Masalah
lain, kebijakan pemerintah selama ini dengan menetapkan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menhut,
ternyata tidak banyak mendukung prakondisi dalam pemantapan kawasan hutan.
Sampai saat ini hampir 80% kawasan hutan belum selesai penetapan/pengukuhannya
oleh Menteri Kehutanan, meskipun barangkali secara fisik sudah 100% kawasan
hutan di tata bebas. Belum mantapnya status kawasan hutan ini, juga mengundang
permasalahan sengketa, di mana dalam setiap penyelesaian masalah sengketa batas
atau kawasan hutan di pengadilan, pihak kehutanan selalu terpojok apabila sudah
menyangkut masalah bukti hukum status kawasan.
Hal
ini sudah barang tentu juga dapat merupakan andil timbulnya sengketa-sengketa
kawasan baik karena penebangan liar (ilog), perambahan
kawasan hutan maupun sengketa lahan
lainnya (land tenure). Perlu dipikirkan agar masalah pengukuhan
kawasan hutan ini ditingkatkan perundang undangannya menjadi undang-undang
pengukuhan hutan, atau setidak-tidaknya peraturan pemerintah yang dalam
pelaksanaan pengukuhan/penetapan kawasan hutan ditetapkan oleh Presiden melalui
Keppres, sehingga dengan demikian mengikat semua pihak dan terjaminnya
kepastian hukum kawasan hutan dari pada yang selama ini hanya ditetapkan oleh
Menteri Kehutanan (dengan Keputusan Menteri) saja.
Menyangkut
masalah kebijakan Eksternal yaitu izinpendirian atau izin
penetapan kapasitas industri
terpasang (industri perkayuan) selama ini, ada
pada kewenangan Depperindag, yang
sebelumnya di Dephut. Dengan izin tersebut berada di Depperindag maka
seringkali timbul kesenjangan antara sumber bahan baku yang ada di hutan dengan
kapasitas industri terpasang yang ada di industri perkayuan, sehingga akibatnya
industri mengalami kekurangan bahan baku. Untuk
itu tidak jarang terjadi industri
perkayuan cenderung “menampung” kayu-kayu yang
bermasalah; hal tersebut jelas mempunyai andil yang cukup kuat timbulnya
penebangan liar atau ilog.
Menyangkut
ini diharapkan agar izin pendirian dan izin kapasitas industri terpasang (hasil
hutan) ditangani oleh satu atap di Dephut, agar tanggung jawab publiknya jelas,
dan tidak saling menyalahkan antara Dephut dengan Depperindag (kembali seperti
semula). Tentunya hal ini memerlukan kearifan tersendiri dari pihak terkait.
Yang penting jangan ada vested of interest dari pihak-pihak yang berkepentingan
(contohnya: industri kelapa sawit; dimana ijin industri dan kapasitas
terpasangnya tetap berada di Departemen Pertanian cq Ditjen Perkebunan, dan
bukan di Depperindag).
Praktek
Illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan
kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai
harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5
milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiap
tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman
hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan.
Buruknya
pola penanganan konvensional oleh pemerintah sangat mempengaruhi efektivitas
penegakan hukum. Pola penanganan yang hanya mengandalkan 18 instansi sesuai
ketentuan dalam Inpres No.4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu
secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik
Republik Indonesia, dalam satu mata rantai pemberantasan illegal logging
turut menentukan proses penegakan hukum, di samping adanya indikasi masih
lemahnya penegakan hukum di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi
yang korup.
Kekebalan
para dalang/mastermind/aktor intelektual / backing / pemodal / pelaku utama terhadap hukum
disebabkan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum menjadi dinamisator
maupun supervisor dan sebagian bahkan menjadi ‘backing’ bisnis haram ini.
Besarnya uang yang beredar sekitar US$1.3 milyar (WWF/World Bank, 2005), serta
banyaknya pihak yang turut menikmati hasil bisnis ilegal ini, punya andil yang
cukup besar untuk mempengaruhi proses kegagalan dalam penanganan
kejahatan kehutanan seperti illegal logging.
C. Penerapan
Undang Undang Lingkungan Hidup untuk Perlindungan Hutan Indonesia
Undang-Undang Lingkungan Hidup
diarahkan agar hutan dan semua Sumber Daya Alam yang ada di bumi Indonesia
dapat perlindungan dengan segala aturan yang telah ada saat ini. Berbicara
tentang hukum yang berlaku untuk mengatasi segala permasalahan permasalahan,
harus dilihat dari tiga sisi, yakni sisi substansi hukum, aparatur hukum yang
ada dalam setiap proses yang ada serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat
itu sendiri. Selanjutnya apakah hukum itu telah diterapkan dengan baik atau
tidak?. Artinya pada saat salah satu dari ketiga hal itu tidak terpenuhi maka
penerapan hukum yang diharapkan tidaklah akan berjalan sesuai dengan harapan.
Sekian banyak penyimpangan fungsi
hutan di Indonesia, dari hutan lindung diubah fungsi hutannya menjadi hutan
industri. Beberapa hutan lindung yang ada di Indonesia telah rusak dan menjadi
permasalahan lingkungan. Pengerusakan hutan yang terjadi seringkali
mengakibatkan efek sangat besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di
lingkungan hutan tersebut. Mulai dari terjadinya kekeringan, longsor, dan erosi
dan paling parah masyarakat tidak dapat melanjutkan kehidupan secara layak
akibat kerusakan yang terjadi seperti pertanian, perikanan darat, dan kehidupan
sehari-hari yang terganggu.
Dari sekian banyak fakta nyata
mengenai pengrusakan hutan yang terjadi di Indonesia sering ditindak tidak
sesuai dengan harapan masyarakat umum. Masyarakat lebih mengharapkan fungsi
hutan yang telah dirusak dikembalikan daripada sekedar pemidanaan dan denda
yang dikenakan terhadap pelaku pengrusakan hutan. Ini karena masyarakat lebih
membutuhkan air, tanah, hawa sejuk, udara segar, tanah tidak longsor, dan
keindahan alam seperti sebelum pengerusakan lingkungan hutan. Artinya
pemerintah harus dapat menghukum para perusak hutan agar mengembalikan hutan
sebagaimana mestinya dan memberikan efek jera terhadapnya. Apabila sekedar
pengembalian kerugian negara dalam materi, tidaklah memberikan efek jera karena
para pengusaha tidak sulit untuk mengembalikan uang negara.
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
1997 sanksi pidana dengan penarikan izin usaha dan pidana penjara lebih
dihindari para pengusaha atau pelaku pengerusakan lingkungan. Memang dalam
perudang-undangan yang ada saat ini lebih mengedepankan denda yang besar
daripada pengembalian fungsi hutan dan lingkungan. Hal ini yang menyebabkan
para pelaku usaha dari awal mendapatkan izin langsung memaksimalkan produksi
untuk mengumpulkan keuntungan.
Apabila terjadi pengrusakan
lingkungan yang tidak disengaja dapat diganti rugi dengan sejumlah dana denda.
Karena masalah hutan dan lingkungan saat ini lebih didomonasi para pemegang
izin yang melanggar atau tidak mematuhi hukum yang diberlakukan atas dirinya
berdasarkan izin tersebut. Artinya mereka melakukan perbuatan yang tidak diatur
dalam izin yang diberikan.
Hal yang sering terjadi, dengan
gampangnya para pemberi izin dengan merubah fungsi hutan, misalnya dari Hutan
Lindung dan Hutan Taman Nasional menjadi hutan industri, yang berakibat fatal
dengan banyaknya hutan yang seharusnya dipertahankan dan diatur dengan
undang-undang untuk itu, dikelola oleh pengusaha. Apabila tetap terjadi
perubahan fungsi dan jenis hutan, tidaklah menutup kemungkinan hutan yang ada
di Indonesia saat ini akan habis.
D. Penanganan
Ilegal Logging Di Hutan Indonesia
Untuk
mengatasi ilegal loggigg dan sekaligus juga perambahan hutan, kiranya
pemerintah perlu melakukan restrukturisasi atas
kelembagaan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam program
ketiga Departemen Kehutanan yaitu: restrukturisasi kelembagaan sektor
kehutanan, dengan cara antara lain perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan
untuk setiap unit kawasan hutan di bawah satuan kerja yang telah ada dengan fasilitas
yang memadai. Perlu mendudukkan fungsi Dinas Kehutanan di provinsi sebagai
regulator di samping fungsinya sebagai koordinator lembaga/instansi kehutanan
yang ada di provinsi/ kabupaten/kota; sehingga jelas tugas/fungsinya sebagai
instansi pemerintah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan (melaksanakan
kebijakan publik). Selain itu, perlu mengembalikan fungsi Perhutani ke dalam
fungsi BUMN murni yang diberi tugas mencari/ mendapatkan keuntungan finansial
bagi perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam
arti luas.
Pada
dasarnya hubungan yang terjalin antara manusia dan alam dapat dibagi menjadi
hubungan manusia dengan alam yang merusak atau merugikan dan yang menguntungkan
atau dengan
kata lain ada yang negatif dan positif. Ilegal logging atau pembabatan hutan
secara liar merupakan salah satu contoh hubungan yang merusak lingkungan atau alam.
Penebangan
Hutan secara ilegal (illegal logging) adalah persoalan klasik bagi masyarakat
Indonesia. Setiap hari, kegiatan tersebut marak dilakukan di sejumlah kawasan
hutan dengan diketahui petugas instansi berwenang, aparat dan masyarakat
setempat. Meskipun berkali-kali diberitakan bahwa penertiban terus diupayakan,
namun penebangan dan perusakan hutan semakin merajalela.
Di
kabupaten Ketapang misalnya, sasaran penebangan liar adalah Taman Nasional
Gunung Palung ( TNGP ). Sudah sekitar 5 tahun penjarahan itu berlangsung.
Sekitar 80 % dari 90.000 ha luas TNGP sudah dirambah para penebang dan
mengalami rusak berat. Para penebang yang dibayar untuk memotong pohon itu
diperkirakan jumlahnya sebanyak 2000 orang dengan menggunakan motor pemotong
chainsaw.
Selain
itu di hutan Kapuas Hulu, penebangan hutan liar juga tak kalah mengerikan.
Sasaran penebangan adalah pohon-pohon dengan jenis Kayu Ramin, Meranti,
Klansau, Mabang, Bedaru, dan jenis Kayu Tengkawang yang termasuk jenis kayu
dilindungi. Kayu-kayu gelondongan yang telah ditebang
langsung diolah menjadi balok dalam berbagai ukuran antara lain: 24 cm x 24 cm,
12 cm x 12 cm dengan panjang rata-rata 6 meter. Setiap hari jumlah truk yang
mengangkut kayu ini ke wilayah Malaysia sekitar 50 –60 truk.
Dampak
kerusakan terhadap ekologi lingkungan Penebangan hutan secara ilegal ini juga
menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi hutan itu sendiri maupun
lingkungan di sekelilingnya. Secara umum, dampak penebangan hutan menyebabkan:
1.
Kerugian bidang Ekonomi
Berdasarkan
pada perkiraan Prof. Dr. Herujono Hadisuprapto, MSc, Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Tanjungpura, setiap hari kayu ilegal berbentuk balok yang
diselundupkan dari Kal-Bar ke Serawak mencapai 10.000 m kubik. Kayu-kayu ini
terbebas dari iuran resmi seperti dana reboisasi, provisi sumber daya hutan,
dan pajak ekspor. Diprediksi kerugian negara mencapai Rp. 5,35 milyar per hari, atau sekitar Rp
160,5 milyar perbulan. Maka sebenarnya sangat
ironis jika kerugian ini dihubungkan dengan usaha mati-matian dari pemerintah
Indonesia untuk mencari pinjaman dana dari IMF. Ketika pemerintah mengemis pada
IMF dana senilai 400 juta $ AS, sebenarnya pemerintah kehilangan pendapatan
atas pajak senilai 4 Milyar $ AS setiap tahunnya akibat penebangan hutan liar
sejak 1998.
2.
Dampak kerusakan
terhadap ekologi lingkungan
Penebangan hutan secara ilegal ini juga
menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi hutan
itu sendiri maupun lingkungan di sekelilingnya. Secara umum, dampak penebangan
hutan menyebabkan: pertama, masalah pemanasan global; kedua, masalah degradasi
tanah; dan ketiga, mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati di dalamnya.
a.
Masalah pemanasan
global
Para ahli memperkirakan bahwa dampak
dari pemanasan global akan sangat meningkat bila kelestarian dan keutuhan hutan
tidak dipelihara. Ada beberapa akibat yang akan muncul akibat pemanasan global
ini, antara lain terjadinya perubahan iklim. Hal ini akan mempercepat penguapan
air sehingga berpengaruh pada curah hujan dan distribusinya. Akibat selanjutnya
adalah terjadinya banjir dan erosi di daerah-daerah tertentu. Seperti kasus
yang terjadi di Pontianak ( Kalimantan Barat ) dan Nias ( Sumatra Utara ) yang
menelan korban materi dan nyawa yang sangat besar. Musim kering yang
berkepanjangan juga akan melanda daerah-daerah yang areal hutannya digunduli,
bahkan dibakar. Sebagai contoh adalah kebakaran hutan Kalimantan Barat. Resiko
yang timbul kemudian adalah banyaknya lahan yang dibiarkan kosong.
b.
Masalah degradasi tanah
Penebangan hutan secara tak terkendali
pasti juga menyebabkan degradasi tanah dan berkurangnya kesuburan tanah. Data
dari Biro Pusat Statistik menyebutkan bahwa lahan produktif yang telah diolah
di Indonesia sebanyak 17.665.000 hektar. Sebesar 70 % dari lahan itu adalah
lahan kering. Sisanya adalah lahan basah. Akibat penebangan liar yang terjadi
banyak lahan kering yang tidak digarap. Akibatnya erosi menjadi mudah terjadi
dan tanah berkurang kesuburannya.
c.
Masalah kepunahan
keranekaragaman hayati
Masalah ini cukup mendapat perhatian
penting saat ini. Berdasar penelitian para ahli, dikatakan bahwa jumlah spesies
binatang atau spesies burung semakin berkurang, khususnya di Kalimantan Barat.
Akibat penebangan hutan yang dilakukan terus menerus, banyak hewan yang
menyingkir dan mencari habitat yang baru. Misalnya, harimau Kalimantan semakin
terjepit karena tempat tinggalnya semakin sempit dan terus di babat. Bukan
tidak mungkin bahwa tahun-tahun mendatang spesies harimau akan punah. Para ahli
memperkirakan bahwa pada tahun 2015 dengan penggundulan hutan tropis di
Kalimantan akan menyebabkan punahnya 4-8% spesies dan 17,35 % pada tahun 2040.
E. Kaitan
antara Illegal Logging dengan Etika Lingkungan
Di Indonesia sendiri sebenarnya etika
lingkungan bukanlah merupakan hal yang baru. Jika dikaitkan dengan praktik bisnis, maka bisnis
yang etis adalah bisnis yang dapat memberi manfaat maksimal pada lingkungan,
bukan sebaliknya, menggerogoti keserasian lingkungan.
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata
kelestarian lingkungan, dituduh sebagai penyebab terjadinya krisis yang
berkepanjangan. Krisis lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini, berakar dari
kesalahan perilaku manusia yang berasal dari cara pandang dan perilaku manusia
terhadap alam. Masalah lingkungan semakin terasa jauh terpinggirkan, bahkan
sering hanya merupakan embel-embel atau tempelan belaka dalam program
pembangunan, kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan menurun. Padahal,
berbagai bencana akibat pengelolaan lingkungan yang tidak benar telah berulang
kali terjadi, dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menciptakan kesadaran masyarakat yang
berwawasan lingkungan merupakan fondasi untuk menjaga agar lingkungan terhindar
dari berbagai macam pengrusakan dan pencemaran. Karena pada dasarnya kerusakan
lingkungan dikarenakan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri.
Etika lingkungan, dapat diartikan sebagai
dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam
berperilaku atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi
segala sesuatu sekaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta mahluk hidup
lainnya.
Etika lingkungan yang baik dapat menjadikan
perilaku kita semakin arif dan bijaksana terhadap lingkungan, sebaliknya etika
yang salah akan menciptakan malapetaka bagi kehidupan manusia, karena merusak
etika lingkungan hidup adalah pertimbangan filosofis dan biologis mengenai
hubungan manusia dengan tempat tinggalnya serta dengan semua mahluk non manusia.
Dengan etika lingkungan hidup, manusia dipaksa untuk me-review segala
aktivitasnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup, mana yang benar, mana
yang salah.
Kepedulian lingkungan yang dangkal menunjukkan
perhatian kepada kepentingan yang sering diabaikan dalam ekonomi tradisional.
Pandangan ini menganggap alam bernilai hanya sejauh ia bermanfaat bagi
kepentingan manusia, bukan karena bernilai pada dirinya sendiri. Kepedulian
lingkungan yang dalam, mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang.
Dalam hal ini kita tentu tidak tinggal diam
saja, sebagai penonton dalam hal kerusakan yang terjadi di bumi ini maka dari
itu untuk menanggulangi terjadinya pemanasan global yang mana banyak dampak
yang terjadi jika kita hanya tinggal diam, sebagai orang yang bijak
khususnya mahasiswa kita harus kritis tentang masalah yang terjadi ini maka
perlu dibangun kesadaran yang tinggi tentang lingkungan dengan di kenalkan
kepada publik tentang etika lingkungan. Maka dari itu kita harus mengetahui
pengertian illegal logging, dampak yang dihasilkan, dan solusi apa yang harus
dilakukan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada dasarnya hubungan yang kurang baik antara manusia dengan alam
terjadi karena ada faktor keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun,
karena sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa puas maka terjadi
eksploitasi-eksploitasi yang berlebihan yang nantinya berdampak pada kerusakan
alam. Adapun dampak dari pada kegiatan manusia yang merusak lingkungan utamanya
hutan banyak sekali, seperti banjir, longsor, adanya hewan-hewan liar yang
menyerang pemukiman yaitu areal pertanian karena sudah tidak ada lagi makanan
yang tersisa di hutan akibat pembalakan liar, dan masih banyak lagi lainnya.
Dari situ manusia nantinya juga akan merasa dirugikan oleh perbuatannya
sendiri. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri.
Etika lingkungan sebagai dasar moralitas yang
memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih
tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu sekaitan
dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan umat manusia serta mahluk hidup lainnya.
DAFTAR
PUSTAKA
Azhari Samlawi, Etika
Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: DIKTI, 1997.
Bertens, K. Etika, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
1997.
Keraf, A. Sonny. Etika
Lingkungan, Jakarta: Kompas, 2002.
Haba, John. “Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya”. Jakarta: PMB-LIPI. 2005.
Soerjani, Mohamad, Pembangunan
dan Lingkungan, Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan
(IPPL), 1996.
No comments:
Post a Comment