Tempat Media - Adik-adik yang baik. Senang sekali pada sore hari ini kalian kembali dapat meninjau update makalah dari tempat media. Rubrik kali ini adalah tentang Makalah Pornografi dan Pornoaksi. Sekali lagi makalah demi makalah akan tersedia di Tempat Media yang sedang kalian kunjungi ini. Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama yang baik dari adik-adik agar saling membantu menginformasikan keberadaan Tempat Media sebagai media di internet yang menyediakan makalah yang kalian butuhkan saat ini.
Walaupun pada saat ini, Tempat Media baru di launching bertepatan dengan tanggal 14 - 4 - 2014 tidak menutup kemungkinan akan menyediakan rubrik-rubrik lain yang tentunya kalian butuhkan. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk mengunjungi Tempat Media untuk sekedar menengok update makalah terbaru atau artikel-artikel lainnya.
Baiklah, tanpa memperpanjang kata, silahkan bagi adik-adik yang ingin mencopy atau mengambil makalah ini, Tempat Media dengan rasa senang dalam berbagi tidak keberatan. Semoga makalahnya bermanfaat. Titip salam buat Bapak/Ibu gurunya, hehehe....
***
MAKALAH TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Globalisasi telah menghapus
sekat-sekat yang ada dalam masyarakat baik itu masyarakat internasional maupun
merembes kepada masyarakat dalam satu negara. Hal yang nampak jelas adalah
terjadinya pertemuan antar budaya yang telah melahirkan dua mata pisau, disatu
sisi berdampak positif, namun di sisi lain terjadi pergesekan yang cukup hebat.
Negara-negara timur, khususnya Indonesia
sangat terkenal dengan bangsa yang sopan- santun, ”lebih beretika”, dan sangat
kuat memegang norma-norma terutama norma agama. Berkat kemajuan teknologi dan
informasi maka masuklah pengaruh dari negara-negara lain, yang mencolok dalam
hal ini adalah masuknya budaya dari negara-negara Barat. Budaya Barat yang
serba terbuka, termasuk ”buka-bukaan” dalam berpakaian.
Pornografi merupakan momok klasik yang
tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena
pornografi dan pornoaksi adalah bagian dari naluri manusia.
Namun islam tidak memungkiri bahwa
pornografi dan pornoaksi adalah bagian dari naluri manusia tetapi islam telah
mengatur sedemikian mungkin dalam mengekspresikan sesuai dengan syariat dan
tuntutan islam.
Pornografi dan pornoaksi didasari oleh
adanya stimulus yang merangsang timbulnya nafsu birahi yang mengakibatkan kesusilaan
ditengah masyarakat dan menjadi problem public dan problem privacy.
Bangsa Indonesia sejak lama di kenal sebagai Bangsa yang
memiliki Adat Istiadat yang serba sopan dan moral yang sopan. Walaupun demikian
ternyata budaya atau kepribadian Indonesia semakin lama mengalami kemerosotan.
Aksi – aksi yang menunjukkan hal – hal yang serba vulgar atau sering disebut
porno akhir – akhir ini telah menyeber ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa porno
aksi dan pornografi sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa. Namun, pada
hakekatnya trend mode masa kini telah menunjukkan pornoaksi. Berbagai usaha
telah ditempuh oleh pemerintah. Apakah hal itu terbukti ? Bisa iya dan bisa
pula tidak.
B.
Permasalahan
Topik yang kami sajikan antara lain :
1. Pengertian
Pornografi dan Pornoaksi
2. Dampak
pornografi dan Pornoaksi
3. Pornografi
sebagai delik dalam KUHP dan peraturan yang berkaitan dengan pornografi saat
ini (hukum positif)
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Pornografi dan Pornoaksi
Sebelum membahas
lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, agar mempermudah
kita untuk memahaminya berikut ini ada beberapa pengertian dari pornografi itu
sendiri, diantaranya :
·
Definisi
pornografi yang berasal dari bahasa
Yunani,
yaitu porne (pelacur) dan graphos(gambar atau tulisan)
yang secara harafiah berarti “tulisan atau gambar tentang pelacur”. Definisinya
adalah “upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau
mempertontonkan pornografi”. (Undang-Undang Pornografi, 2011)
·
Pornografi
adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual
manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun
berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara
bergantian. (Definisi Pornografi, 2008)
Dari beberapa
pengertian diatas, semoga dapat memberikan gambaran mengenai apa itu
pornografi.
Hampir sama dengan pornografi, mengenai hal-hal yang mengandung “porno” kita
juga mengenal istilah “pornoaksi” yang mungkin orientasinya sama dengan
definisi dari pornografi, namun terdapat kata “aksi” dalam “pronoaksi” yang
memberikan definisi sedikit berbeda namun masih berkaitan yaitu hal-hal yang
bersifat porno namun tervisualisasikan bukan hanya melalui gambar melainkan
melalui dimensi tiga dimensi yaitu aksi-aksi yang menunjukkan perilaku seksual
manusia dengan tujuan seperti halnya pornografi.
Dengan kata lain,
pornografi dan pornoaksi merupakan salah satu dari penyalahgunaan informasi
yaitu persebaran informasi yang tidak layak yang dapat dimuat dibeberapa media
sehingga kita dapat dengan mudah mengaksesnya seperti tayangan televisi, siaran
radio, gambar-gambar atau ulasan-ulasan yang terdapat di majalah, koran, tabloid,
maupun media-media cetak lainnya.
Secara manusiawi
setiap orang mempunyai dorongan seksual. Tapi, perbedaan antara satu orang
dengan yang lainnya adalah masalah penyikapan dan penyalurannya. Terkait dengan
hal ini, ternyata bacaan dan tontonan seksual (media pornografi) memiliki pasar
yang sangat. Prof. Dr. Dr. Wimpie Pangkahila, SpAnd (Guru Besar kedokteran
Universitas Udayana Bali) dalam kolom Keluarga koran Minggu Pagi terbitan
minggu kedua Mei 2006, mengungkapkan mengapa orang senang terhadap ketelanjangan,
pornografi khususnya :
·
Mendapat
tambahan informasi tentang perilaku seksual, meskipun tidak selalu benar secara
ilmiah
·
Pornografi
memberikan kesempatan untuk melatih imajinasi tentang sesuatu yang ingin
diketahui
·
Mereka
mendapatkan sesuatu yang bersifat rekreasi.
Ransangan seksual
yang diberikan oleh pornografi dapat menimbulkan reaksi seksual, baik pada pria
maupun wanita, baik secara psikis maupun secara fisik.
Lekak-lekuk tubuh
pria atau wanita memiliki nilai estetis amat indah sebagai seni teologis. Tuhan
menyukai keindahan dengan maha karya indahNya. Tapi, apakah orang bebas
mengekspresikan keindahan tubuh dan hasrat seksualnya ke ruang publik?
Selingkuh mungkin menarik, indah, dan menyenangkan bagi pelakunya, tapi apakah
hal itu benar dan baik? Problem etis ini sudah menjadi perdebatan filosofis
sejak zamannya Socrates. Ketertarikan seksual pria-wanita berkait apresiasi
keindahan tubuh yang berfungsi bagi kelangsungan sejarah. Tapi, apakah
memamerkan keindahan tubuh yang erotis atau melampiaskan hasrat seksual itu
bebas dilakukan di ruang publik?
Hidup sosial
memerlukan sejumlah batasan antara apa yang termasuk ruang publik dan privasi.
Hasrat seksual merupakan bakat bawaan manusia, juga hewan. Tapi, hasrat seksual
tidak bisa dilampiaskan di sembarang waktu dan tempat. Bagi pelaku, hubungan
intim hingga orgasme merupakan sesuatu yang indah dan bernilai spiritual
tinggi, tapi menjijikan jika dipertontonkan ke ruang publik. Alih-alih mengapai
spiritualitas, sebaliknya justru mendegradasi martabat kemanusiaan. Pornografi
dan pornoaksi adalah wilayah publik yang bergantung pada apresiasi banyak orang
sebagai pengguna, tapi juga berhubungan dengan konsep martabat kemanusiaan (
Abdul Munir Mulkan dalam Koran Republika, Senin 13 Maret 2006).
B.
Dampak
Pornografi dan Pornoaksi
Banyaknya
tayangan seksual dalam video klip, majalah televisi, dan film membuat remaja
melakukan aktivitas seks secara sembarangan. Tidaklah mengherankan ketika
terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak-anak oleh anak seusia SMP, adegan panas
yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA, seperti kasus di Cianjur ( melakukan sex
di dalam kelas, yang turut melibatkan guru), dan banyak lagi kasus-kasus lain.
Menurut Jane Brown, ilmuwan dari Universitas North Carolina, ”semakin banyak
remaja disuguhi eksploitasi seks di media, mereka akan semakin berani mencoba
seks diusia muda”(Koran Minggu Pagi No 07 Th 59 Minggu II Mei 2006).
Mary Anne Layden,
direktur Program Psikologi dan Trauma Seksual, Universitas Pennsylvania,
Amerika Serikat, menyatakan gamabar porno adalah masalah utama pada kesehatan
mental masyarakat dunia saat ini.”Ia tak cuma memicu ketagihan yang serius,
tapi juga pergeseran pada emosi dan perilaku sosial”. Lebih lanjut ia
menyatakan bahwa ”pengaruh kokain dalam tubuh bisa dilenyapkan. Ini berbeda
dengan pornografi. Sekali terekam dalam otak, image porno itu akan mendekam
dalam otak selamanya”(Koran Republika, sabtu 11 februari 2006).
Secara gramatikal
istilah pornografi berasal dari bahasa yunani, terdiri dari istilah porne yang
artinya prostitute dan graphein yang artinya to write. jadi secara harafiah
pornografi dapat diartikan writing about prostitutes yaitu tulisan atau
gambaran mengenai pelacur atau pelacuran. sedangkan pornoaksi dirumuskan
sebagai sikap, perilaku, perbuatan, gerakan tubuh, suara yang erotis dan
sensual baik dilakukan secara perorangan (sendiri) atau bersama-sama.
Merebaknya
pornografi dan pornoaksi akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini
dapat kita lihat dari banyaknya beredar gambar-gambar porno. apakah itu melalui
media masa seperti majalah, koran, tabloid ataupun melalui media elektronik
yang dapat berupa video adegan mesum, seperti yang terdapat di dalam internet
bahkan handphone yang banyak dimiliki oleh semua kalangan mulai dari anak-anak,
remaja, sampai orang dewasa. Akibatnya untuk mendapatkan hal-hal yang berbau
pornografi dan pornoaksi sangatlah mudah dan murah, tentu saja hal ini akan
menjadi kekhawatiran kita terhadap terjadinya penurunan moralitas dan
pergeseran sistem nilai di dalam kehidupan masyarakat kita sebagai akibat
maraknya pornografi dan pornoaksi tersebut dan dapat kita lihat sebagai
dampaknya sekarang ini seperti maraknya pemerkosaan, pencabulan, seks bebas,
pelacuran,dll.
Mengenai
dampak pornografi dan pornoaksi sangat jelas sekali akan mempengarui perilaku
dan cara berpikir seseorang sebagai pengkonsumsi hal tersebut. seperti perilaku
seks bebas yang marak dikalangan remaja kita saat ini, hal tersebut disebabkan
salah satunya oleh faktor gencarnya pornografi dan pornoaksi yang ada disekitar
kehidupan mereka, dengan kemajuan zaman dan teknologi informasi pada saat ini
seorang remaja khususnya para pelajar dan mahasiswa sangatlah mudah sekali
untuk mendapatkan gambar-gambar porno ataupun video-video mesum. hal ini akan
menimbulkan hasrat atau gairah remaja untuk melakukan hubungan seks akibatnya
para remaja saat ini tidak merasa malu dan canggung untuk melakukan hubungan
seks dengan lawan jenisnya sebelum menikah. hal tersebut bisa kita lihat dari
suatu penelitian tertentu menunjukan bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta,
Bandung, Yogyakarta, sebesar 30% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks
sebelum menikah. ditambah lagi menurut riset tertentu menunjukan bahwa remaja
banyak yang sudah melakukan hal-hal (seperti berciuman, meraba payudara ataupun
alat kelamin pasangannya) (Sarlito Wirawan.1998.di dalam Psikologi Remaja). hal
ini menunjukan bahwa pornografi dan pornoaksi mampu menurunkan moralitas remaja
kita sebagai elemen penting di dalam kehidupan masyarakat.
C.
Pornografi
sebagai Delik dalam KUHP dan Peraturan yang berkaitan dengan pornografi Saat
Ini (Hukum Positif)
Karena hal-hal tersebut tidak
bisa dibiarkan dan dapat menyebabkan kehancuran moral bangsa Indonesia,
pemerintah membentuk beberapa lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan
pornografi dan pornoaksi di Indonesia berikut dengan peraturan-peraturannya,
antaralain :
1. Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI)
Dimana pemerintah
merumuskan Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang merupakan dasar
utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berbunyi :
“Penyiaran diselenggarakan
dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati
diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan
kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis,
adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.” (Profil KPI, 2007)
Dari Undang-Undang
tersebut, dapat dirumuskan beberapa fungsi dari KPI itu sendiri, diantaranya :
§ Menjembatani kepentingan
masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran (radio, dan TV
swasta, publik, komunitas maupun berlangganan).
§ Mengawasi segala bentuk
tindak-tanduk penyiaran, termasuk mengawasi adanya unsur-unsur persinggungan
SARA, kekerasan, dan Pornografi/Pornoaksi
2.
Lembaga
Sensor Film Indonesia
Dapat kita lihat
dari namanya, lembaga ini bertugas untuk melakukan serangkaian kegiatan
penyensoran seluruh tayangan-tayangan yang terdapat pada media. Ada beberapa
tugas LSF yang dapat saya ringkas dari websitenya yaitu diantaranya :
Melakukan “censoring” secara
rutin dengan hasil : Meluluskan dengan atau tanpa potongan untuk SEMUA UMUR,
REMAJA, dan DEWASA untuk penonton bioskop; Meluluskan dengan atau tanpa
potongan untuk SEMUA UMUR, REMAJA, DEWASA untuk penonton televisi; Tidak
meluluskan dengan catatan revisi, khusus untuk film Indonesia; Tidak meluluskan
secara utuh; Meluluskan tanpa potongan untuk film keperluan festival film
dengan kategori ‘TERBATAS’
a. Tugas kedua LSF adalah secara
terus-menerus wajib mengadakan pemantauan melalui konsultasi dengan pimpinan
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI),
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindudharma Indonesia,
Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan tokoh-tokoh agama lainnya, serta
mengadakan kunjungan kerja ke daerah dan mengadakan temu wicara dengan berbagai
organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan lain-lain untuk memperoleh masukan
yang berharga.
b. Tugas ketiga LSF adalah
secara periodik menginformasikan kepada masyarakat mengenai perkembangan tata
nilai dan apresiasi masyarakat terhadap hasil kerja LSF untuk menjadi bahan
kajian serta rumusan tata kerja dan kriteria penyensoran sesuai dengan
perkembangan zaman.
3.
Peraturan
Perundangan
Undang-undang
pornografi yang merumuskan definisi dari pornografi yaitu “Pornografi adalah
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
masyarakat.” (Undang-Undang Pornografi, 2011)
Serta ada
beberapa undang-undang yang mengatur tentang pornografi dan tindak pidana bagi
yang melanggar, yaitu : Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang
Republik Indonesia tahun 2008); Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Undang-Undang Pornografi)
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Setiap orang yang
memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau
menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah).
Pasal 30
Setiap orang yang
menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6
(enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
Pasal 31
Setiap orang yang
meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 32
Setiap orang yang
memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 33
Setiap orang yang
mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima
ratus juta rupiah).
Pasal 34
Setiap orang yang dengan
sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung
muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 35
Setiap orang yang
menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 36
Setiap orang yang
mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang
menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang
bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 37
Setiap orang yang
melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan
Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.
Pasal 38
Setiap orang yang
mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau
memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 39
Tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.
Pasal 40
(1)
Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh
atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
(2)
Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
(3)
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu
korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
(4)
Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
(5)
Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya
pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan
pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
(6)
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap
korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut
disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus
berkantor.
(7)
Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan
korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan
pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan
3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
Pasal 41
Selain pidana pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana
tambahan berupa:
a. pembekuan izin usaha;
b. pencabutan izin
usaha;
c. perampasan kekayaan
hasil tindak pidana; dan
d. pencabutan status
badan hukum.
Di Indonesia penegakan hukum
terhadap perbuatan pornografi sangat rendah karena banyaknya Pekerja Seks
Komersial (PSK) yang melayanai para lelaki hidung belang.
Pornografi
pastilah merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang
akan datang. Maka sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi
secara efisien.
Yang
pertama-tama, adalah pendidikan seks dalam keluarga dan institusi agama.
Bagaimanapun pornografi tidak akan mungkin lagi terbendung. Maka pertahanan
yang seharusnya diperkuat, yaitu pendidikan terhadap generasi muda dan orang
dewasa supaya pengaruh kuat pornografi tidak menjerumuskan.
Kedua, rasanya
pemerintah memang harus menertibkan media dan pelaku pornografi melalui
konstitusi dan kesadaran produsen. Kiranya media perlu mawas diri supaya tidak
mendukung arus pornografi. Usaha lain yang penting adalah pemblokiran
cyber-porno melalui kebijakan konstitusi negara, atau usaha pribadi, khususnya
keluarga. Cyber-porno merupakan tekanan pornografi yang paling kuat dan paling
mudah bagi mereka yang punya saluran internet. Tetapi yang paling penting
adalah pengendalian diri konsumen terhadap informasi yang terkait dengan
pornografi. Tanpa pengendalian diri ini, upaya konstitusi apapun rasanya taka
akan bermanfaat.
Akhirnya
dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menyiasati pornografi. Mungkin kita
tidak harus menjadi munafik dengan kondisi masyarakat modern yang memang sangat
terbuka. Saya kira kita tidak bisa menutup-nutupi kenyataan kuatnya pengaruh
pornografi dalam masyarakat kita. Pastilah bukan usaha-usah penghancuran yang
menjadi jalan terbaik menyiasati pengaruh pornografi. Yang terutama adalah
kesadaran bahwa membiarkan pornografi merusak fisik, jiwa dan rohani kehidupan
kita karena mengeksploitasi seksualitas yang seharusnya kita hargai dan
muliakan sebagai anugerah yang sangat penting dari sang Pencipta.
Di Indonesia
terjadi benturan budaya yaitu “benturan budaya” antara budaya islami dengan
nilai-nilai non-islami didalam negara. Konflik antar budaya yang bersumber dari
perbedaan kepercayaan dapat menjadi sumber konflik yang dapat memecah persatuan
dan kesatuan bangsa. Benturan-benturan budaya yang berujung kepada konflik
horizontal dan konflik vertikal ini sedini mungkin harus dielimenir dengan
mengedepankan nilai-nilai toleransi.
Salah satu
masalah yang mencuat mengenai benturan budaya ialah dengan adanya pro dan
kontra terhadap di sahkannya Undang-Undang Pornografi. Banyak kalangan yang
menolak dengan kehadiran UUP ini, motivasi melakukan penolakan ini
bermacam-macam, seperti alasan budaya dan adat istiadat serta alasan kebebasan
berekspresi bagi seniman dan dunia perfiliman.Dalam suatu lalu lintas
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat
dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dipihak lain. (Satipto Raharjo,
53:1996)
Setelah mengalami
beberapa kali perubah-an dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, akhirnya RUU
APP disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 dan
diundangkan pada tanggal 26 November 2008 sebagai UU Pornografi. Menurut UU
Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang
dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh,
atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual
dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.
Unsur ”dapat
membangkitkan hasrat seksual” dan ”melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam
masyarakat” dalam pengertian pornografi tersebut pada dasarnya juga dapat
menimbulkan ketidakpastian. Respon seseorang ketika melihat suatu obyek tentu
tidak selalu sama dengan orang lain. Sesuatu hal mungkin dapat membangkitkan
hasrat seksual seseorang, namun belum tentu hal tersebut dialami juga oleh
orang lain.
Dari aspek hukum
pidana materiil, berdasarkan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP jenis
perbuatan yang dilarang antara lain:
(1) menyiarkan, mempertontonkan
atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dsb, Menyiarkan misalnya
memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran dan lain-lain.
Mempertontonkan artinya diperlihatkan kepada orang banyak, menempelkan artinya
ditempelkan di suatu tempat sehingga kelihatan;
(2) membuat, membawa masuk,
mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya
untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
(3) dengan terang-terangan atau
dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau
menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat. Tulisan, gambaran,
benda/barang harus melanggar kesusilaan22, misalnya buku yang isinya cabul,
gambar atau patung yang bersifat cabul, film yang isinya cabul. Pada Pasal 283
KUHP tulisan, gambar dan benda tersebut harus ditawarkan kepada anak yang belum
genap berumur 17 tahun, atau anak yang belum dewasa.
Beredarnya video
porno bisa dilihat dalam konteks kesusilaan yang sudah lama diatur oleh UU di
Indonesia. Walau masih sangat terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sebenarnya bisa digunakan untuk menjangkau persoalan kesusilaan, misalnya Pasal
182-283 (tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan), Pasal 533 (tulisan/gambar/benda
yang merangsang nafsu), Pasal 281 (melanggar Kesusilaan), dan Pasal 281, 289,
290, 292-296, 506 (perbuatan cabul).
Namun demikian
dalam hal cyberporn, KUHP tidak bisa menjangkau (memiliki keterbatasan) hal
yang berkaitan dengan jurisdiksi teoritorial dan subjek hukum korporasi (Barda
Nawawi Arief, 2006; Barda Nawawi Arief, 1997). Dalam hal jurisdiksi, dibatasi
oleh masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Artinya hukum pidana
hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas teritorial) dan untuk warga
negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif).
Selain KUHP,
walau pun terbatas jangkauan, masih ada beberapa UU khusus lainnya, antara
lain:
(a) UU
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (larangan bagi penyelenggara
komunikasi untuk melakukan usaha penyelenggaraan komunikasi yang bertentangan
dengan kesusilaan (Pasal 21);
(b) UU
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (kewajiban memberitakan peristiwa dan opini
yang menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, asas praduga tak
bersalah [Pasal 5 ayat (1)]. Larangan memuat iklan yang bertentangan dengan
rasa kesusilaan [Pasal 13];
(c) UU
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (larangan siaran yang menonjolkan
kecabulan [Pasal 57]; larangan memuat hal yang bertentangan dengan kesusilaan
masyarakat, eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun [Pasal 58];
(d) UU
Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan
dan/atau menayangkan film dan/atau reklasi film yang tidak disensor atau
ditolak lembaga sensor);
(e) UU
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (larangan pornografi dan jasa pornografi
[Pasal 4];
(f) UU
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (larangan
mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diakses informasi /dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang melanggara kesusilaan [Pasal 27 (1)].
Dalam
penangulangan tindak pidana pornografi masyarakat dan pemerintah juga turut
berperan sesuai denan apa yang telah di jelaskan dalam uu pornografi, sbb:
1.
Peran Masyarakat (Pasal 51)
(1) Setiap warga masyarakat
berhak untuk berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan pornografi
dan/atau pornoaksi berupa :
a. hak untuk mendapatkan
komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi;
b. menyampaikan keberatan kepada
BAPPN terhadap pengedaran barang dan/atau penyediaan jasa pornografi dan/atau
pornoaksi;
c. melakukan gugatan perwakilan
ke pengadilan terhadap seseorang, sekelompok orang, dan/atau badan yang diduga
melakukan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi;
d. gugatan perwakilan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh dan/atau melalui lembaga
swadaya masyarakat yang peduli pada masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
(2) Setiap warga masyarakat
berkewajiban untuk :
a. melakukan pembinaan moral,
mental spiritual, dan akhlak masyarakat dalam rangka membentuk masyarakat yang
berkepribadian luhur, berakhlaq mulia, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;
b. membantu kegiatan advokasi,
rehabilitasi, dan edukasi dalam penanggulangan masalah pornografi dan/atau
pornoaksi.
(3) Setiap warga masyarakat
berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila melihat
dan/atau mengetahui adanya tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi.
2.
Peran Pemerintah
Pasal 52
Pemerintah berwenang
melakukan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dengan negara lain
dalam upaya menanggulangi dan memberantas masalah pornografi dan/atau pornoaksi
sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.
Pasal 53
Pemerintah wajib memberikan
jaminan hukum dan keamanan kepada pelapor terjadinya tindak pidana pornografi
dan/atau pornoaksi.
Isi UU secara garis besar :
1. Mempertontonkan alat kelamin
di muka umum (Pasal 4 ayat 1) Ancaman pidana Penjara: 1 tahun – 5 tahun. Denda :
Rp 50 juta – Rp 250 juta
2. Mempertontonkan pantat di
muka umum (Pasal 4 ayat 2)Ancaman pidana Penjara : 1 tahun – 5 tahun. Denda :
Rp 50 juta – Rp 250 juta
3. Mempertontonkan payudara di
muka umum (Pasal 4 ayat 5)Ancaman pidana Penjara : 1 tahun – 5 tahun. Denda :
Rp 50 juta – Rp 250 juta
4. Sengaja telanjang di muka
umum (Pasal 5 ayat 1)Ancaman pidana Penjara : 2 tahun – 6 tahun Denda : Rp 100 juta
– Rp 300 juta
5. Berciuman bibir di muka umum
(Pasal 6) Ancaman pidana Penjara : 1 tahun – 5 tahun. Denda : Rp 50 juta – Rp
250 juta
6. Menari erotis atau bergoyang
erotis di muka umum (Pasal 7 ayat 1) Ancaman pidana Penjara : 1 tahun – 5
tahun. Denda : Rp 50 juta – Rp 250 juta
7. Melakukan masturbasi atau
onani dimuka umum (Pasal 8 ayat 1) Ancaman pidana Penjara : 1 tahun – 5 tahun
Denda : Rp 50 juta – Rp 250 juta
8. Melakukan hubungan seks di
muka umum (Pasal 9 ayat 1) Ancaman pidana Penjara : 2 tahun – 10 tahun Denda :
Rp 100 juta – Rp 500 juta
9. Melakukan hubungan seks
dengan anak-anak (Pasal 9 ayat 2) Ancaman pidana Penjara : 2 tahun – 10 tahun.
Denda : Rp 100 juta – Rp 500 juta
10. Menyelenggarakan acara
pertunjukan seks (Pasal 10 ayat 1). Ancaman pidana Penjara : 3 tahun – 10
tahun. Denda : Rp 100 juta – Rp 1 milyar
11. Menyelenggarakan pesta seks
(Pasal 10 ayat 3) Ancaman pidana Penjara : 3 tahun – 10 tahun. Denda : Rp 100
juta – Rp 1 milyar
12. Menonton acara pertunjukan
seks (Pasal 11 ayat 1) Ancaman pidana Penjara : 6 bulan – 2 tahun Denda : Rp 25
juta – Rp 100 juta
13. Menyediakan dana atau tempat
untuk melakukan kegiatan pornoaksi(Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2) Ancaman pidana
Penjara : 1 tahun – 5 tahun. Denda : Rp 50 juta – Rp 250 juta.
D.
Pornografi
Menurut Materiil Hukum Islam
Persoalan pornografi pernah dibahas oleh
Majelis Tarjih dan Tajdid dalam
Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 Tahun 2003 di Padang Sumatera Barat,
dan telah dikeluarkan keputusan tentang Pornografi dan Pornoaksi. Pada prinsipnya,
hukum pornografi dan pornoaksi adalah haram. Berikut ini kami kutipkan
Keputusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 tentang Pornografi dan Pornoaksi:
1.
Pornografi
adalah semua produk berupa gambar, tulisan, dan suara yang menimbulkan nafsu
birahi yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama, moral, dan
kesopanan. Pornoaksi adalah sikap,
perilaku, gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara
sendirian atau bersama-sama yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama,
moral dan kesopanan.
2.
Pornografi
dan pornoaksi merebak antara lain disebabkan oleh : (a) munculnya era kebebasan
media cetak dan elektronika, dan pergaulan bebas, (b) semakin massifnya
kasus perjudian, minum-minuman keras, narkoba, pencurian (termasuk korupsi),
dan perzinahan, (c) fenomena busana mini dan seksi, (d) pengaruh iklan obat
kuat dan pemakaian kontrasepsi, (e) budaya global, termasuk budaya
konsumeristik dan hedonistik.
3.
Pertimbangan
dalam mensikapi merebaknya pornografi dan pornoaksi adalah: (a) kenyataan bahwa
pornografi dan pornoaksi memiliki dampak yang sangat negatif, (b) membiarkan
pornografi dan pornoaksi dapat berakibat pada penghancuran bangsa, dan (c)
sebagian besar ummat Islam dan bangsa Indonesia belum memberikan perhatian
secara maksimal terhadap pornografi dan pornoaksi dan dampaknya.
4.
Akibat-akibat
negatif pornografi dan
pornoaksi antara lain; (a) dapat membangkitkan seksualitas yang liar, (b) dapat
menimbulkan kekacauan (chaos) sosial, (c) dapat melahirkan prostitusi
dan kriminalitas, (d) meracuni kerangka pikir dan menggelapkan hati nurani, (e)
meluluhlantakkan nilai-nilai agama dan moral.
5.
Hukum
pornografi dan pornoaksi adalah haram, sesuai dengan al-Qur’an,
as-Sunnah al-Maqbulah, dan beberapa kaidah fiqhiyyah (terlampir),
sedangkan untuk kepentingan pendidikan, medis, penelitian, dan kegiatan ilmiah
lainnya adalah bukan pornografi dan pornoaksi, hukumnya adalah mubah
sesuai dengan kaidah fiqhiyyah: “al-Hajatu qad tanzilu manzilat
al-dharurat”.
6.
Penanggulangan
pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan melalui cara
preventif dan repressif.
Preventif dilakukan dalam bentuk: (a) kampanye anti pornografi dan pornoaksi
baik melalui media cetak, elektronik, intranet, maupun internet; (b)
sosialisasi anti pornografi dan pornoaksi melalui pendidikan akhlaq
al-karimah; (c) penyediaan sarana: pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, dan
peran serta masyarakat. Sementara itu, penanggulangan repressif dilakukan
melalui: (a) mendesak adanya undang-undang anti pornografi dan pornoaksi
melalui lobying dan aksi sosial; (b) dibentuknya badan sensor yang
independen.
Adapun dalil-dalil yang digunakan adalah sebagai berikut:
1) Firman
Allah SWT:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا
مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ(30)
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ
مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اْلإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ([14)
Artinya: Katakanlah kepada
orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Katakanlah kepada
wanita yang beriman : ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara
kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)
tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan
janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-puteri mereka, atau putera-puteri
suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-puteri saudara laki-laki
mereka, atau putera-puteri saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam,
atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti
tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah,
hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung’. (QS. Al-Nur [24] : 30-31)
2) Firman
Allah SWT:
يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ
غَفُورًا رَحِيمًا
Artinya: Hai Nabi ! Katakanlah
kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin :
‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian
itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan
Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab [33] :
59)
3) Firman
Allah SWT :
وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Artinya: Dan tolong
menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5] : 2)
4) Hadis-hadis
tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya, dan
berperilaku tertentu, serta hadis tentang larangan berduaan antara laki-laki
dengan perempuan bukan mahram, antara lain :
عَنِ ابْنِ
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً
كَثِيفَةً
كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ
لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً إِنِّي أَخَافُ
أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا
Artinya: Dari
Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah SAW memberikan
kepadaku qubtihyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan
Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada istriku.
Rasulullah SAW bertanya kepadaku: ‘Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?’ Saya menjawab: ‘Wahai Rasulullah ! Aku berikan kepada istriku.’
Rasulullah SAW bersabda kepadaku: ‘Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di
bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh’. (HR.
Ahmad)
عَنْ عَلْقَمَةَ
بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى
حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا
Artinya: Dari ‘Alqamah bin abi ‘Alqamah, dari
ibunya, bahwa ia berkata: Hafshah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumah
‘Aisyah isteri Nabi SAW dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu
‘Aisyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal’. (HR.
Malik dalam al-Muwaththa).
عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ
الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ
عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ
لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ
كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ اْلأُمَمِ قَبْلَكُمْ
Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amir (diriwayatkan bahwa) ia berkata : Saya
mendengar Rasulullah bersabda : “Kelak di akhir umatku (akhir zaman) akan ada
sejumlah laki-laki yang menaiki pelana mirip seperti tokoh; mereka turun
(singgah) di pintu-pintu masjid; (akan tetapi) istri mereka berpakaian
(seperti) telanjang; di atas kepala mereka tersebut dibalut serban besar, mirip
punuk unta berleher panjang yang kurus. Kutuklah isteri-isteri tersebut, sebab
mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada umat lain,
tentu isterimu meniru isteri-isteri mereka sebagaimana isteri-isteri umat
sebelum kamu menirumu’. (HR. Ahmad).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ
عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَخْلُوَنَّ
رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ
رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ
امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
Artinya: Dari
Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi SAW bersabda : ‘Janganlah seorang laki-laki
berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan; dan jangan (pula) seorang
perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram(nya)’. Seorang laki-laki berdiri, lalu berkata : ‘Hai Rasulullah
! Aku tercatat dalam sejumlah ghazwah (peperangan), padahal
isteriku akan melakukan haji.’ Nabi bersabda : ‘Pergilah berhaji menyertai
isterimu !’. (HR. Bukhari)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ
أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ
الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ
رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا
Artinya: Dari
Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : ‘Ada dua kelompok penghuni
neraka yang belum pernah aku lihat : (1) sekelompok orang yang memegang cambuk
seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti)
telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul
besar dibalut laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak
akan dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak
sekian’. (HR. Muslim)
5) Hadis
Nabi SAW tentang aurat perempuan :
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ
لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ
قَالَ أَبو دَاود هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِي
اللَّهم عَنْهَا
Artinya: Dari ‘Aisyah ra bahwa Asma’ binti
Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah SAW mengenakan pakaian tipis; maka
Rasulullah SAW berpaling diri (arah)nya dan bersabda, ‘Hai Asma’ ! Seorang
perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh terlihat dari
tubuhnya kecuali ini dan ini.” Beliau menunjuk muka dan kedua telapak
tangannya. (HR. Abu Dawud)
Rekomendasi
Munas Tarjih ke-26 tentang Pornografi dan Pornoaksi
1. Meminta kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah
agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan RUU anti pornografi
dan pornoaksi serta mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan UU Anti
Pornografi dan Pornoaksi.
2. Mendesak kepada Pimpinan Muhammadiyah dan
pimpinan amal usaha di berbagai tingkatan serta ortom-ortomnya agar melakukan:
(i) konferensi press bekerjasama dengan ormas keagamaan dalam rangka
menghentikan segala bentuk pornografi dan pornoaksi; (ii) gerakan moral melalui
media ceramah, penerbitan fatwa agama Islam, maupun melalui media dakwah
lainnya dalam rangka mengantisipasi fenomena pornografi dan pornoaksi; (iii)
pengembangan paket-paket tayangan yang bercorak Islami bekerjasama dengan para
produser, pekerja seni, dan insan media; serta (iv) pembinaan dan pengawasan di
lingkungan masing-masing dalam rangka menghindari pengaruh pornografi dan
pornoaksi.
3. Mendesak kepada semua penyelenggara
negara, agar segera melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) menetapkan peraturan
perundang-undangan tentang pornografi dan pornoaksi; (ii) melarang dan
menghentikan segala bentuk pornografi dan pornoaksi serta tidak memberikan izin
terhadap penyelenggaraan dan penyebarannya; (iii) tidak menjadikan segala
bentuk pornografi dan pornoaksi sebagai sumber pendapatan.
4. Mendesak kepada aparat penegak hukum, agar
menindak dengan tegas semua pelaku pornografi dan pornoaksi sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
5. Mendesak kepada semua pihak —
terutama produser, pelaku seni, penerbit,
dan pimpinan media — baik cetak maupun elektronik, agar segera melakukan: (i)
penghentian segala bentuk aktifitas pornografi dan pornoaksi, tidak semata-mata
mempertimbangkan keuntungan material jangka pendek; (ii) kajian ulang secara
mendalam tentang konsep seni dan budaya yang masih mengakomodasi aspek
pornografi dan pornoaksi.
6. Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat
agar melakukan gerakan moral dan sosial secara aktif dalam rangka menghentikan
segala bentuk pornografi dan pornoaksi.
7. Meminta kepada seluruh lapisan masyarakat
agar mengembalikan fungsi institusi keluarga sakinah dalam rangka
pembentukan qaryah thayyibah.
Sebagai penutup, perlu kami sampaikan
bahwa saat ini Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi telah
resmi diundangkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008
tentang Pornografi, setelah melalui proses yang cukup panjang. Saudara dapat
mencarinya di toko-toko buku atau melalui pencarian di internet.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari
uraian di atas, ada beebrapa hal yang dapat kita cermati. Banyak orang yang
menganggap bahwa sesuatu yang dianggap porno adalah sesuatu yang memiliki nilai
seni. Maka dari itu, hal-hal berbau pornografi atau porno aksi dapat kita temui
di beberapa bidang seni khususnya seni akting. Apabila porsinya sesuai dan
tidak melebihi batas, mungkin tidak akan membahayakan, namun dibutuhkan
pengawasan dan penyaringan yang ketat karena cara pandang orang lain mengenai
hal tersebut berbeda-beda.
Membicarakan
hal tersebut memang tidak bisa terlalu “keras”, karena setiap orang memiliki
hak untuk melakukan apapun yang diinginkannya asalkan tidak merugikan atau
membahayakan orang lain. Dalam konteks pornografi ini merujuk pada suatu hal
yang dulu dianggap tabu, yang berbeda dengan sekarang dimana orang bebas
untuk berekspresi meskipun bersinggungan dengan hal yang berbau pornografi atau
pornoaksi.
Namun
yang perlu dikritisasi adalah, hal-hal vulgar yang dapat kita sebut dengan
“porno” di Indonesia bukan hanya melebihi batas, melainkan berlebihan. Tanpa
harus berdiskusi dengan pihak sensor film, kitapun pasti dapat menilai mana
hal-hal yang berbau pornigrafi atau pornoaksi yang tidak layak untuk
dipertontonkan. Dan ironisnya, kita masih dapat menemukan banyak sekali hal-hal
yang seperti itu. Untuk oramg-orang yang sudah mengerti, atau dengan kata lain
dewasa, mungkin masih dapat mengeneralisasikan hal-hal tersebut sebagai sesuatu
hal yang melanggar norma. Tapi bagaimana dengan anak bawah umur yang harus
disuguhi dengan hal-hal vulgar tersebut sebelum dia dapat
menggeneralisasikannya? Tidak heran kalau jumlah anak-anak yang lahir diluar
nikah, pernikahan karena hamil diluar nikah, penderita AIDS bertambah.
B.
Kritik dan
Saran
Seharusnya
hal-hal tersebut dapat diminimalisir dan dicegah dengan komitmen untuk saling
menjaga dan berpartisipasi untuk mengakali maraknya hal-hal yang berbau
pornografi atau pornoaksi tersebar bebas dikalangan remaja. Bukannya saya
menganggap bahwa pemerintah tidak tegas, tetapi perlu ketegasan ekstra dan
menjadi teladan bagi masyarakatnya. Apa yang akan ada dipikiran masyarakat
apabila orang-orang yang menganjurkan mereka menjauhi hal-hal berbau pornografi
namun orang-orang teresbut malah menjadi pioneernya (red kasus video porno
pejabat). Marilah sama-sama menumbuhkan kesadaran, dan berkomitmen untuk
menciptkan masyarakat yang kaya akan moral melalui pengurangan hal-hal yang
berbau pornografi atau pornoaksi. Ditengah carut marut masalah negara yang tak
kunjung selesai, tidak ada salahnya untuk kita memulai menata kembali tatanan
masyarakat untuk tetap menjunjung nilai luhur ketimuran yang kita miliki
melalui penyeleksian terhadap budaya-budaya yang dapat merusak moral bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
Definisi
Pornografi. (2008, August 20). Retrieved June 1, 2011, from Multiply Blog:
http://deny13.multiply.com/journal/item/76
Lembaga Sensor
Film. (n.d.). Retrieved June 1, 2011, from Lembaga Sensor Film: http://www.lsf.go.id/film.php?module=profil
Profil KPI.
(2007, May 4). Retrieved June 1, 2011, from Komisi Penyiaran Indonesia: http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=6&lang=id
Undang-Undang
Pornografi. (n.d.). Retrieved June 1, 2011, from Yayasan Kesejahteraan
Anak Indonesia: http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=355:undang-undang-pornografi
Undang-Undang
Pornografi. (2011, May 29). Retrieved June 1, 2011, from Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi
Undang-Undang
Pornografi. (2011, May 29). Retrieved June 1, 2011, from Wikipedia:
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi
Undang-Undang
Republik Indonesia tahun 2008. (n.d.). Retrieved June 1, 2011, from YLBH
APIK Jakarta: http://www.lbh-apik.or.id/uu-pornografi.htm
No comments:
Post a Comment